NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire |Koordinator Umum Tim Penggerak Sarjana Pendidikan Papua Tengah, Yanto Kadepa, S.Pd., menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperjuangkan hak dan posisi para sarjana pendidikan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal ini disampaikannya usai audiensi bersama Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, S.H., yang digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (25/6/2025).
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah, Ny. Nurhaidah Meki Nawipa, sejumlah pejabat teknis, serta ratusan sarjana pendidikan dari delapan kabupaten. Dalam pertemuan ini, Yanto menekankan bahwa banyak lulusan sarjana pendidikan belum mendapatkan status kerja tetap dan membutuhkan kepastian hukum serta arah kebijakan yang jelas.
“Audiensi ini menjadi momentum strategis. Salah satu poin utama adalah rencana pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Sarjana Pendidikan Papua Tengah yang akan menjadi wadah resmi memperjuangkan legalitas dan distribusi tenaga pendidik,” kata Yanto.
Yanto menjelaskan bahwa saat ini para sarjana pendidikan terbagi dalam tiga kelompok utama:
- Belum terserap sebagai tenaga pendidik,
- Sudah menjadi tenaga honorer,
- Telah memiliki status kontrak.
Situasi ini, menurutnya, membutuhkan solusi konkret dan dukungan regulasi yang dapat mengakomodir seluruh lulusan sarjana pendidikan agar terlibat aktif dalam sistem pendidikan Papua Tengah.
“Pak Gubernur menyampaikan komitmen untuk mencarikan formulasi terbaik sesuai regulasi. Meski ada pembatasan dari kebijakan pusat, beliau akan mencari skema yang memungkinkan para sarjana tetap mendapat peluang,” jelas Yanto.
Dalam arahannya, Gubernur Meki F. Nawipa juga mendorong agar kerja sama antara pemerintah daerah dan yayasan pendidikan diperkuat sebagai alternatif jangka pendek. Sarjana yang belum bekerja dapat dilibatkan melalui program kerja sama ini sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat.
Yanto menambahkan bahwa Tim Penggerak Sarjana Pendidikan Papua Tengah akan segera membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) di setiap kabupaten. Fungsi Korwil ini adalah untuk melakukan pendataan menyeluruh dan mendistribusikan tenaga pendidik ke sekolah-sekolah secara merata dan transparan.
“Begitu regulasi pusat terbuka, data Korwil ini bisa langsung digunakan untuk proses penempatan guru. Ini langkah konkret menuju pemerataan pendidikan,” ujarnya.
Rencana Musyawarah Besar (Mubes) akan melibatkan seluruh kepala dinas pendidikan dari delapan kabupaten dan akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Meski jadwalnya masih dalam koordinasi, antusiasme dan kesiapan para sarjana untuk berkontribusi tetap tinggi.
“Semangat teman-teman sarjana luar biasa. Mereka siap bekerja dan membangun pendidikan Papua Tengah secara profesional dan bermartabat,” tutup Yanto.
