NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua Tengah terus berupaya menekan angka penyebaran HIV di wilayah tersebut. Sejak dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Tengah Nomor 16 pada 26 September 2023, KPA berkomitmen untuk memperkuat penanganan dan pencegahan HIV melalui kerja sama lintas sektor. Namun, berbagai tantangan masih menghadang, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga dinamika politik yang memengaruhi fokus penanganan.
Ketua KPA Papua Tengah, Yerison Tebai, menjelaskan bahwa strategi penanggulangan HIV melibatkan sinergi antara Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, hingga Puskesmas dan Pustu sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membangun sinergitas kerja. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan perhatian yang terpecah akibat dinamika politik, termasuk pemilu dan persiapan pilkada,” ujar Yerison Tebai saat ditemui media di Kantor Gubernur pada Jumat, 7 Maret 2025.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum terbentuknya KPA di seluruh kabupaten. Saat ini, hanya satu kabupaten yang memiliki KPA aktif, sehingga berdampak pada keterbatasan sosialisasi dan layanan pencegahan.
“Kami menargetkan pembentukan KPA di seluruh kabupaten dalam 100 hari kerja bupati definitif yang terpilih nantinya,” tambahnya.
Selain itu, KPA Papua Tengah mendorong regulasi yang lebih kuat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan HIV.
“Kami akan mengajukan audiensi dengan Gubernur Papua Tengah dan DPRD guna mendorong kebijakan yang lebih proaktif, termasuk penyusunan peraturan daerah terkait pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap penderita HIV agar mereka tidak mengalami stigma dan diskriminasi,” jelas Yerison.
Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2025, sekitar 23.000 orang telah menjalani pemeriksaan HIV, namun hanya 10.000 yang terdata menerima pengobatan, sementara 9.000 lainnya tidak terpantau.
“Situasi ini mengkhawatirkan karena mereka berisiko tinggi menularkan virus. Oleh karena itu, kami terus menggalakkan program penyadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko,” ungkapnya.
Ke depan, KPA Papua Tengah berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan penyedia layanan kesehatan untuk memperluas akses pengobatan serta pencegahan.
“Kami juga akan mendorong regulasi terkait pembatasan aktivitas berisiko, seperti tempat hiburan malam dan distribusi minuman keras, yang harus memiliki dasar hukum yang jelas,” tegas Yerison.
Ketua KPA berharap pemerintah daerah lebih serius dalam menangani HIV di Papua Tengah.
“Kami menargetkan nol kasus baru, memastikan penderita mendapatkan perawatan yang layak, serta menghilangkan stigma terhadap ODHA. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
