NEWS.BUSURNABIRE.ID –Nabire: Forum Penggiat Literasi Papua Tengah (FPL PPT) mengecam keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Provinsi Papua Tengah yang menyerahkan mobil perpustakaan keliling kepada TNI Angkatan Laut (Lanal) Nabire. Mereka menilai kebijakan ini bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
FPL PPT telah mengajukan surat audiensi bernomor 001/SU/A/FPLPPT/D/P&P/II/2025 pada 18 Februari 2025, setelah sebelumnya menggelar jumpa pers pada 17 Februari 2025. Dalam pernyataan mereka, FPL PPT mempertanyakan dasar kebijakan yang diambil oleh Plt. Kepala Dinas P&K, Ritta Dessy Fauzih Ananda, terkait penyerahan fasilitas pendidikan tersebut kepada TNI AL.
Pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 09.30 WIT, FPL PPT mendatangi Kantor Dinas P&K Provinsi Papua Tengah untuk menyerahkan surat audiensi secara langsung. Namun, mereka justru menghadapi pengamanan ketat dari aparat kepolisian, TNI, dan intelijen yang memenuhi halaman kantor dinas. Padahal, tujuan kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan untuk berdialog secara bermartabat mengenai kebijakan yang diambil oleh Dinas P&K.
FPL PPT menegaskan bahwa berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tugas utama TNI AL adalah dalam bidang pertahanan, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Selain itu, Pasal 47 Ayat 2 UU tersebut membatasi jabatan yang dapat diisi oleh tentara aktif di luar institusi TNI, termasuk dalam bidang koordinasi politik dan keamanan, pertahanan negara, serta intelijen. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa TNI tidak memiliki kewenangan dalam sektor pendidikan, termasuk dalam pengelolaan mobil perpustakaan keliling.
Atas dasar tersebut, Forum Penggiat Literasi Papua Tengah menyatakan sikap tegas sebagai berikut:
1. Mendesak Dinas P&K Provinsi Papua Tengah untuk segera menghentikan segala bentuk kerja sama dengan TNI dalam bidang pendidikan formal, nonformal, maupun informal, termasuk program gerakan literasi di Papua Tengah.
2. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Plt. Kepala Dinas P&K Provinsi Papua Tengah, Ritta Dessy Fauzih Ananda, yang dinilai bersikap otoriter dan mengabaikan permohonan audiensi yang diajukan oleh FPL PPT.
3. Mengupayakan audiensi dengan DPR Provinsi Papua Tengah, khususnya dengan komisi yang membidangi pendidikan, guna mempertanyakan kebijakan Dinas P&K terkait penyerahan mobil perpustakaan keliling kepada TNI AL.
FPL PPT berharap agar kebijakan terkait pengelolaan fasilitas pendidikan, khususnya perpustakaan keliling, tetap berada dalam ranah pendidikan sipil dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Papua Tengah. Mereka menegaskan bahwa gerakan literasi harus tetap independen dan tidak boleh dikendalikan oleh institusi di luar ranah pendidikan.
Forum Penggiat Literasi Papua Tengah
Koordinator: Giyai Aleks
