NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menggelar Pemaparan Finalisasi Naskah Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai langkah strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah berbasis data dan potensi kependudukan.
Acara yang berlangsung pada Jumat (17/1/2025) ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Herman Kayame, S.T., M.T., mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pejabat eselon II, para narasumber ahli, serta tamu undangan yang memiliki peran kunci dalam penyusunan kebijakan kependudukan di Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Herman Kayame menegaskan pentingnya dokumen GDPK sebagai blueprint pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan kependudukan bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi fondasi utama dalam pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua Tengah.“Papua Tengah memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam aspek kependudukan. GDPK ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga arah strategis dalam memanfaatkan bonus demografi demi pembangunan yang berkeadilan,” tegas Herman Kayame.
Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim penyusun, mulai dari tahap perumusan awal hingga finalisasi naskah akademik GDPK. Herman menekankan bahwa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan akan memperkaya dokumen tersebut agar benar-benar aplikatif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Saya mengajak semua pihak untuk berkomitmen menjadikan GDPK sebagai dokumen hidup yang menuntun setiap kebijakan pembangunan kependudukan ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
Acara pemaparan ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi interaktif antara penyusun dokumen, perangkat daerah, dan para ahli yang terlibat. Tujuannya adalah menyempurnakan GDPK agar siap menjadi dokumen resmi acuan dalam perencanaan jangka panjang pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
Dengan adanya GDPK, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun perencanaan berbasis data dan memperkuat arah kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
