NEWS.BUSURNABIRE.ID -Nabire: Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM, memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Yonathan Demme Tangdilintin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. 13 Januari 2025
Acara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 100.2.1.3-20 Tahun 2025 yang menetapkan pemberhentian Valentinus Sudarjanto Sumito (Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) dari jabatannya sebagai Pj. Bupati Mimika dan pengangkatan Yonathan Demme Tangdilintin (Direktur Pelatihan Antikorupsi KPK RI) sebagai pejabat yang baru.
Sekretaris Jenderal KPK RI, Cahya Hardianto Harefa, menyampaikan dalam sambutannya bahwa kehadiran dirinya bersama Ketua Dewas KPK merupakan bentuk dukungan penuh terhadap Pj. Bupati yang baru. Ia menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan instansi lain demi menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
“Kami hadir untuk memberikan dukungan moril. Pj. Bupati Mimika yang baru harus menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Kami juga mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mendukung beliau dalam menjalankan tugasnya dengan optimal dan penuh integritas,” ungkap Cahya Hardianto Harefa.
Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi, termasuk Brigjen TNI Alfi Sahri Lubis (Kabinda Papua Tengah), Kolonel Inf Feksi Dimuri Anggi (Kasrem 173/PVB), Paulina Marey (Wakil Ketua I MRP Papua Tengah), Yohanes Kemong (Anggota DPRP Papua Tengah), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah. Dengan resmi dilantiknya Yonathan Demme Tangdilintin sebagai Pj. Bupati Mimika, diharapkan Kabupaten Mimika dapat semakin maju dan terbebas dari praktik-praktik korupsi. Semua pihak diimbau untuk bekerja sama demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan baik.
