NEWS.BUSURNABIRE.ID – JAKARTA :Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, turut diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke rumahnya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024). Usai pertemuan tersebut, Ribka Haluk enggan membeberkan isi pembicaraannya dengan Prabowo. Namun, ia mengisyaratkan bahwa dirinya akan diberikan tugas besar dalam pemerintahan mendatang.
“Kami saat ini masih menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, namun kami memberikan apresiasi kepada Presiden terpilih yang mempercayakan orang Papua. Tentunya akan ada tugas yang diberikan kepada kami, dan kami mengucapkan terima kasih bisa bergabung di timnya Pak Prabowo,” ungkap Ribka.
Kehadirannya di Kertanegara semakin menguatkan spekulasi bahwa ia akan menduduki posisi sebagai menteri, menjadikannya perempuan pertama asli Papua Pegunungan yang dipercaya untuk posisi tersebut.
Ribka Haluk dikenal sebagai tokoh perempuan Papua dengan rekam jejak yang cemerlang di bidang birokrasi. Ia menjadi perempuan pertama asli Papua yang menjabat sebagai Gubernur, dan kini namanya santer disebut-sebut sebagai calon menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Lahir pada 10 Januari 1971 di Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Ribka Haluk kini juga tercatat sebagai Sekda definitif Provinsi Papua Tengah.
Selain menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi strategis. Ia pernah berkarir di Kementerian Dalam Negeri sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Jenderal. Pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ribka dipercaya sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua selama lebih dari delapan tahun, serta pernah dua kali menjabat sebagai Penjabat Bupati, yakni di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Yalimo.
Jika benar Ribka Haluk masuk dalam kabinet Prabowo, ini akan menjadi sejarah baru bagi masyarakat Papua, khususnya perempuan Papua. Karirnya yang gemilang di pemerintahan dan kemampuannya dalam memimpin membuatnya layak untuk posisi strategis di pemerintahan pusat.
(News.Busurnabire.id)
