NEWS.BUSURNABIRE.ID : Nabire : PAPUA TENGAH — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah memperkuat pengendalian pembangunan daerah melalui Monitoring Meja Semester I Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (13/8/2026).
Monitoring ini tidak sekadar menjadi agenda evaluasi administrasi. Bapperida menjadikannya sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana program pemerintah daerah telah berjalan selama enam bulan pertama 2026, sekaligus memastikan setiap OPD memiliki data yang jelas mengenai perkembangan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.S., menegaskan bahwa pengendalian diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat program yang mengalami hambatan.
Menurutnya, evaluasi sejak pertengahan tahun memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sebelum pelaksanaan anggaran memasuki tahap berikutnya.
“Bapperida mempunyai fungsi pengendalian, yaitu mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta memungkinkan kita mengambil tindakan korektif sedini mungkin terhadap masalah yang terjadi di lapangan,” ujar Eliezer saat memberikan arahan.
Eliezer menjelaskan, seluruh OPD perlu mampu menunjukkan perkembangan program yang telah direncanakan dan dituangkan dalam APBD serta DPA.
Monitoring meja menjadi sarana untuk melihat apakah target pelaksanaan telah tercapai, masih berjalan, atau justru menghadapi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.
“Kami ingin memastikan selama kurang lebih enam bulan ini, apakah pelaksanaan program kegiatan sudah berjalan dengan baik sesuai rencana atau masih terdapat kendala-kendala,” katanya.
Dalam proses tersebut, Bapperida menggali informasi langsung dari pimpinan OPD maupun pejabat teknis. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berpatokan pada laporan tertulis, tetapi juga memperhatikan kondisi dan perkembangan pelaksanaan program.
Salah satu poin penting dari kegiatan tersebut adalah pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berikutnya.
Bapperida akan menjadikan hasil monitoring sebagai salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan serta pembahasan APBD Perubahan Papua Tengah.
“Monitoring meja ini merupakan bagian dari persiapan data dan dokumen untuk RKPD Perubahan. Hasil pertemuan ini akan menjadi salah satu bahan yang kami gunakan untuk mendorong APBD Perubahan,” jelasnya.
Artinya, capaian program selama Semester I menjadi bagian dari dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah pada sisa tahun anggaran 2026.
Program yang berjalan baik dapat terus didorong, sementara kegiatan yang menghadapi kendala dapat menjadi perhatian untuk dilakukan penyesuaian maupun percepatan.
Setelah 17 Agustus, Evaluasi Masuk ke Program Prioritas Gubernur
Bapperida tidak berhenti pada monitoring umum. Setelah tahapan awal selesai, evaluasi akan dilanjutkan melalui monitoring pimpinan yang secara khusus diarahkan pada program prioritas Gubernur Papua Tengah.
Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung setelah 17 Agustus 2026.
“Setelah 17 Agustus, kami akan melaksanakan monitoring pimpinan. Fokusnya melihat bagaimana progres pencapaian program-program prioritas Gubernur yang ada di masing-masing OPD,” ungkap Eliezer.
Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai perkembangan program prioritas sekaligus memperkuat koordinasi antara OPD dan pimpinan daerah.
Hal lain yang menjadi perhatian Bapperida adalah kualitas data yang disampaikan OPD.
Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem akan dibandingkan dengan perkembangan pelaksanaan program. Karena itu, OPD diminta memastikan informasi yang tersedia tidak hanya lengkap, tetapi juga sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami akan melihat apakah data yang sudah diinput dalam sistem sudah sesuai, sudah maksimal, atau masih ada yang bermasalah. Ini yang akan kita diskusikan dalam kegiatan ini,” tuturnya.
Menurut Eliezer, ketepatan data sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan mengambil keputusan.
Eliezer juga melihat monitoring meja sebagai kesempatan bagi jajaran OPD untuk meningkatkan kesiapan dalam mempresentasikan program.
Sebab, pemahaman terhadap program harus diikuti kemampuan menjelaskan data, capaian, kendala, serta langkah penyelesaian ketika berhadapan langsung dengan pimpinan daerah.
“Kita punya pengalaman ketika melakukan presentasi. Kadang-kadang kita sudah memahami materi, tetapi ketika berhadapan dengan pimpinan dan sistem dibuka, kita bisa gugup. Karena itu, kesempatan ini juga menjadi latihan agar teman-teman lebih siap,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan monitoring di Aula RRI Nabire, Jalan Merdeka, Bapperida Papua Tengah menegaskan pentingnya evaluasi berkala sebagai bagian dari pengendalian pembangunan.
Hasil monitoring Semester I 2026 selanjutnya diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan, mempercepat penyelesaian kendala program, serta menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menentukan arah RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Papua Tengah 2026.
