NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar pemaparan finalisasi Naskah Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bertempat di Aula Hotel Mahavira 2 di Nabire Jumat (17/1/2025). Acara ini resmi dibuka oleh Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Herman Kayame, S.T., M.T., yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik. Kegiatan ini melibatkan pejabat eselon II, para narasumber, serta pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan kebijakan kependudukan.
Herman Kayame dalam sambutannya menekankan pentingnya GDPK sebagai dasar perencanaan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Papua Tengah menghadapi tantangan sekaligus potensi besar dalam aspek kependudukan. GDPK ini bukan hanya dokumen teknis, melainkan juga arah strategis untuk mengelola dan memanfaatkan potensi kependudukan secara optimal,” ujar Herman.
Ia menyoroti urgensi pengelolaan kependudukan yang tepat guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Herman juga memberikan apresiasi kepada tim penyusun GDPK yang telah bekerja keras mulai dari tahap perumusan hingga finalisasi dokumen. **“Masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar GDPK dapat menjadi acuan efektif dalam kebijakan pembangunan di Papua Tengah,”** tambahnya.
Acara ini diisi dengan sesi pemaparan dan diskusi yang bertujuan untuk menyempurnakan GDPK sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi. Para narasumber memaparkan berbagai aspek strategis dalam pembangunan kependudukan, termasuk pengelolaan data kependudukan, perencanaan jangka panjang, serta strategi pemberdayaan masyarakat lokal.
Herman mengajak seluruh peserta untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang lebih baik di Papua Tengah. **“Dokumen ini harus menjadi pedoman utama yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat,”** tegasnya.
Grand Design Pembangunan Kependudukan ini diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Papua Tengah. Pemerintah daerah optimistis bahwa dokumen ini akan menjadi tonggak penting dalam mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan potensi daerah secara maksimal.
Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, GDPK diharapkan mampu menjadi landasan kokoh untuk perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Tengah. (red)
