NEWS.BUSURNABIRE.ID-Nabire: Papua Tengah | Peresmian Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah I Meepago di Kabupaten Nabire menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran lembaga adat dalam pembangunan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (25/03/2026) di Jalan Jakarta, Karang Mulia, Nabire, dalam suasana penuh kebersamaan dan harapan baru.
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah I Meepago, Philemon Madai, menegaskan bahwa masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat tetap membuka ruang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi membangun Nabire. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan harus dilandasi kerja sama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat.
“Sebagai tuan tanah, kami terbuka bagi siapa saja yang ingin datang membangun Nabire. Tetapi harus ada sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan adat agar pembangunan berjalan dengan baik,” ujarnya usai peresmian.
Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. Tanpa kolaborasi yang solid, pembangunan dinilai tidak akan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah I Meepago, Fransiskus Magai, menyampaikan bahwa kehadiran sekretariat ini bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi simbol kebangkitan peran adat dalam pembangunan di wilayah Meepago, khususnya di Kabupaten Nabire.
“Kami sangat bersyukur sekretariat ini dapat diresmikan. Ini menjadi pintu masuk bagi dewan adat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan Dewan Adat Papua tidak bisa dipisahkan dari implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjaga tanah ulayat dari potensi konflik dan pergeseran kepemilikan.
“Adat hadir bersama Otsus untuk membela tanah dan melindungi masyarakat adat agar tidak kehilangan haknya,” tegas Magai.
Lebih lanjut, Fransiskus mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan dewan adat bagi setiap pihak yang ingin berinvestasi atau menjalankan program pembangunan di Nabire. Hal ini dinilai krusial guna mencegah potensi konflik sosial di masa mendatang.
“Setiap pihak yang ingin masuk harus berkoordinasi dengan pemerintah dan dewan adat, agar tidak terjadi perbedaan pendapat maupun konflik ke depan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam bentuk dukungan anggaran bagi Dewan Adat Papua. Menurutnya, peran adat sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial, mengarahkan pembangunan, serta melindungi masyarakat lokal.
“Kami berharap ada dukungan anggaran, karena adat memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus dan melindungi masyarakat,” tambahnya.
Fransiskus juga menekankan bahwa pelibatan dewan adat sejak tahap awal perencanaan pembangunan sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa lahan maupun konflik berkepanjangan.
“Jika adat dilibatkan dari awal, maka potensi pergeseran hak dan konflik bisa diminimalisir, sehingga pembangunan berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.
Peresmian sekretariat ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat. Dengan sinergi yang solid, pembangunan di Kabupaten Nabire diyakini dapat berjalan lebih inklusif, berkeadilan, serta menciptakan suasana yang aman, damai, dan saling menghormati.
