NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Dalam langkah nyata menekan penyebaran virus HIV yang kian mengkhawatirkan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Tengah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di Sekretariat DMI Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, pada Selasa, 6 Agustus 2025.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari program strategis untuk mengintegrasikan pendekatan spiritual dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, yang telah menjangkiti lebih dari 23.861 orang di wilayah Papua Tengah.
Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP, menekankan bahwa kerja sama lintas sektor, terutama dengan institusi keagamaan, sangat krusial. Dalam pernyataannya usai penandatanganan MoU, Freny mengatakan bahwa peran tokoh agama tidak bisa dipisahkan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS.
“Kami sadar, KPA tak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu, melalui mimbar-mimbar keagamaan seperti masjid dan pesantren, kami harap pesan bahaya HIV bisa dikumandangkan lebih kuat, bukan hanya dari aspek medis tapi juga dari sisi iman dan moral,” tegas Freny.
Lebih lanjut, Freny mengajak seluruh pemuka agama untuk mulai berbicara tidak hanya soal spiritualitas, tetapi juga tentang keselamatan jasmani dan kesehatan umat. Menurutnya, tanpa manusia, tempat ibadah seperti masjid dan gereja pun akan kehilangan makna.
“Kami telah sampaikan bahwa pimpinan agama Islam harus bicara juga soal kesehatan jasmani, karena ketika umat habis, tempat ibadah pun tak lagi bermakna. Maka dari itu, keselamatan nyawa manusia harus menjadi prioritas semua pihak,” tambah Freny.
Isi dokumen MOU bernomor 003/MoU/KPA-PPT/VIII/2025 itu memuat kesepakatan untuk meningkatkan informasi dan sosialisasi tentang pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS melalui masjid-masjid yang bernaung di bawah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Tengah.
Beberapa poin penting dalam MOU tersebut di antaranya:
- Pelayanan spiritual diberikan oleh KPA kepada jamaah masjid melalui DMI.
- Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di dalam dan luar masjid.
- Kegiatan mencakup penyuluhan, kampanye bahaya HIV, serta edukasi kesehatan reproduksi.
- Pimpinan masjid bertanggung jawab memberikan ceramah terkait bahaya HIV/AIDS dalam khutbah Jumat.
- KPA juga berhak melakukan inspeksi ke tempat-tempat berisiko serta melakukan sosialisasi di rumah singgah, rumah sakit, dan puskesmas.
“MoU ini menjadi jembatan antara KPA dengan tokoh agama. Setelah ini, kami akan aktif memberikan ceramah di masjid-masjid. Para khatib akan menyampaikan informasi tentang bahaya HIV pada saat salat Jumat, seminar keagamaan, hingga di lingkungan pesantren,” ujar Freny.
Mewakili DMI, Ir. Wahyu Budi Santoso, MM, menyatakan dukungan penuh terhadap program KPA. Ia menyebutkan bahwa kerja sama ini akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat kabupaten dengan melibatkan para khatib Jumat.
“Kami siap mendukung program-program KPA. Bahkan kami sarankan agar KPA juga bermitra dengan MUI Provinsi Papua Tengah agar jangkauan dakwah terkait bahaya HIV semakin luas dan menyentuh seluruh umat Islam di Papua Tengah,” ujar Wahyu.
Selain itu, DMI juga berencana mengadakan pelatihan khatib Jumat dengan materi khusus tentang HIV/AIDS. Harapannya, pesan-pesan keagamaan yang disampaikan tidak hanya berisi tuntunan spiritual, tetapi juga edukasi sosial dan kesehatan.
Wahyu juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan penguatan kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) agar tidak terdiskriminasi, tetap menjalankan ibadah, dan bisa mengakses pengobatan secara rutin.
Kerja sama ini bukan hanya melibatkan unsur keagamaan. Dalam waktu dekat, KPA Papua Tengah juga tengah menyiapkan MOU tambahan dengan Dinas Pendidikan. Fokus utamanya adalah menyusun modul edukatif HIV/AIDS yang akan dijadikan bahan ajar di tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Kita ingin edukasi sejak dini. HIV bukan cuma tugas dinas kesehatan, tapi juga tanggung jawab bersama. Melalui pendidikan, anak-anak bisa memahami cara menjaga diri sejak kecil,” kata Freny.
Selain dunia pendidikan, pendekatan ke RT/RW, tokoh masyarakat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga akan dilibatkan dalam RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) yang direncanakan digelar KPA setelah rangkaian penandatanganan MOU selesai.
“Setelah semua MOU tuntas, kita akan gelar RAKERDA besar-besaran, melibatkan semua pihak lintas iman dan lembaga pemerintah, untuk menyusun program-program penanggulangan HIV yang komprehensif,” jelas Freny.
Dokumen MoU setebal belasan halaman itu mengatur secara rinci ruang lingkup kerja sama antara KPA dan DMI. Berikut beberapa poin pentingnya:
Tugas KPA (Pihak Pertama):
- Melakukan penyuluhan rutin di masjid-masjid.
- Melakukan inspeksi terhadap tempat-tempat yang berpotensi jadi sarang praktik amoral.
- Melakukan kampanye bahaya HIV di tempat hiburan malam.
- Menyusun program sosialisasi berdasarkan perencanaan internal KPA.
Tugas DMI (Pihak Kedua):
- Menyampaikan ceramah tentang HIV/AIDS di mimbar masjid.
- Memberikan siraman rohani kepada ODHA.
- Mendoakan dan membimbing pekerja seks komersial untuk kembali ke jalan yang benar.
- Melindungi ODHA dari diskriminasi di lingkungan masjid.
- Membina remaja dan anak-anak agar bebas dari HIV dan hidup dalam tuntunan agama.
Pembiayaan dalam kerja sama ini ditanggung bersama oleh kedua pihak, dan sumber dananya dapat berasal dari hibah, APBD, atau pendanaan sah lainnya.
Ketua KPA Papua Tengah menegaskan bahwa setelah MOU dengan DMI, pihaknya juga akan menandatangani MOU serupa dengan organisasi keagamaan lainnya, termasuk perwakilan gereja, Hindu, Buddha, serta lembaga adat.
“Kita semua harus bersatu. Baik masjid, gereja, sekolah, hingga lingkungan RT/RW harus bicara soal HIV. Ini masalah besar. Data yang kami pegang, jumlah 23 ribu kasus itu baru yang terdata. Belum yang belum pernah periksa. Ini berbahaya,” tegas Freny.
Langkah ekspansif ini mencerminkan paradigma baru bahwa pencegahan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan medis, tetapi juga harus bersifat menyeluruh—dari mimbar masjid hingga kelas-kelas pendidikan.
Penandatanganan MOU antara KPA dan DMI Papua Tengah merupakan contoh nyata sinergi antara institusi pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat.
Dengan pendekatan holistik—medis, spiritual, dan edukatif—Papua Tengah menegaskan komitmennya menjadi provinsi yang tangguh dalam menanggulangi HIV/AIDS.
Langkah ini juga membuka ruang kolaborasi lebih luas, tidak hanya di sektor Islam tetapi juga lintas agama dan lintas institusi. Dengan harapan, satu nyawa pun bisa diselamatkan dari bahaya virus yang mematikan ini.
“Kami percaya, ketika hati yang baik bertemu dengan niat yang baik, maka Tuhan pun akan memberkati usaha ini,” tutup Freny Anouw.
