NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Cafe Sarikuring, Nabire, ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan partai politik peserta pemilu 2024, perwakilan Polres Dogiyai, dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting Sabtu 15/3/2025
Dalam sambutannya, Ketua KPU Dogiyai, Elias Ramos Petege, menjelaskan bahwa tujuan FGD adalah untuk mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait proses Pilkada, mulai dari perekrutan anggota badan adhoc hingga penetapan pasangan calon bupati terpilih. “Semua masukan ini akan dirumuskan dan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
FGD ini diwarnai oleh dua isu utama yang mendominasi diskusi, yaitu sistem noken dan ketersediaan tempat kampanye. Pimpinan partai PDI-P dan PPP Kabupaten Dogiyai secara tegas meminta KPU Dogiyai untuk merekomendasikan penghapusan sistem noken dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan lima tahunan.
Rakyat Dogiyai sudah cerdas dalam menggunakan hak politiknya dan mampu memilih sesuai hati nurani dengan prinsip satu orang satu suara.
Suara rakyat kerap diperjualbelikan oleh penyelenggara di tingkat distrik, kampung, dan TPS. Suara rakyat seolah menjadi milik mereka, sehingga mudah dialihkan ke pasangan calon di luar pilihan rakyat.
Selain itu, peserta FGD juga mengusulkan agar pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai menyiapkan lapangan terbuka milik pemda sebagai tempat kampanye. Hal ini mengacu pada pengalaman Pilkada sebelumnya, di mana tim sukses dan pasangan calon menghadapi kendala biaya tinggi yang diminta oleh oknum masyarakat untuk menggunakan tempat kampanye.
Kegiatan FGD dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Yery Dogomo, anggota KPU Divisi Perencanaan dan Data. Setelah itu, sesi masukan dari para peserta pun berlangsung dengan antusias.
Okto Takimai, Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, yang turut hadir, menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan Pilkada merupakan momentum penting untuk memperbaiki proses demokrasi. “Kami berharap masukan dari pimpinan partai politik dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU RI dalam menyusun kebijakan ke depan,” ujarnya.
FGD ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyuarakan aspirasi dan kritik konstruktif terkait penyelenggaraan Pilkada. Dengan adanya usulan penghapusan sistem noken dan penyediaan tempat kampanye, diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Dogiyai dapat berjalan lebih transparan, adil, dan akuntabel.
KPU Dogiyai berkomitmen untuk menindaklanjuti semua masukan yang diterima dan menyampaikannya kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Tengah. “Kami berharap kerja sama semua pihak untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang lebih baik,” tutup Elias Ramos Petege.
