NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Sekretaris Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Daniel Maipon, M.IP, menegaskan pentingnya penyelarasan data statistik sektoral guna mendukung perencanaan pembangunan di Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan dan Penyelarasan Data Statistik Sektoral Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Rabu (19/02/2024).
Dalam rapat ini, Daniel Maipon mengapresiasi langkah strategis pemerintah dalam memastikan validitas dan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, penyelarasan data menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas program pembangunan di Papua Tengah.
“Kami menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini, karena perbedaan data dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan ini, diharapkan pemerintah daerah dan instansi terkait memiliki satu data valid yang dapat digunakan bersama,” ujarnya.
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memerlukan sistem data terintegrasi yang mencakup berbagai sektor seperti kependudukan, pertanian, perikanan, dan perkebunan. Data yang akurat menjadi landasan utama dalam merancang strategi pembangunan jangka panjang, terutama untuk mendukung program kerja gubernur definitif dan bupati terpilih.
“Data ini akan menjadi pedoman dalam pengelolaan otonomi khusus. Kita perlu mengetahui jumlah Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten serta tingkat pendidikan anak-anak asli Papua. Dengan data yang jelas, kebijakan otonomi khusus dapat diterapkan secara tepat sasaran,” tambahnya.
Daniel Maipon juga menyoroti bahwa penyediaan data akurat tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi harus melibatkan sinergi antarinstansi. Dinas Kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
“Kita tidak bisa merencanakan pembangunan tanpa data yang valid. Misalnya, bagaimana kita bisa menyusun program pertanian jika tidak mengetahui jumlah petani dan jenis komoditas yang dihasilkan? Maka dari itu, kegiatan ini sangat penting,” tegasnya.
Penyelarasan data juga dianggap penting dalam mendukung kebijakan alokasi anggaran dan program sosial. Dengan data yang akurat, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan daerah.
Daniel Maipon menekankan bahwa Papua Tengah harus memiliki sistem data sektoral yang solid agar pembangunan lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Keseriusan dalam menyusun data statistik menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi pembangunan Papua Tengah yang lebih maju dan mandiri.
Kolaborasi antara MRP, pemerintah daerah, dan BPS diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret dalam perbaikan sistem pendataan. Papua Tengah memiliki potensi besar yang harus didukung oleh sistem informasi yang kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan penyelarasan data yang lebih akurat, Papua Tengah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan program pembangunan berbasis data. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus bekerja sama untuk memastikan Papua Tengah memiliki data statistik yang kredibel dan dapat diandalkan.
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah membutuhkan pendekatan berbasis data yang akurat agar kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal. Penyelarasan data menjadi langkah awal dalam menjawab tantangan pembangunan dan memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Diharapkan, hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Dengan data yang valid, Papua Tengah dapat bergerak lebih cepat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
