NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, menegaskan pentingnya pemenuhan hak Orang Asli Papua (OAP) dalam proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat evaluasi yang digelar oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Tengah di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nabire pada Selasa, 11 Februari 2025. Rapat ini bertujuan untuk meninjau proses seleksi serta memastikan implementasi kebijakan afirmasi bagi OAP sesuai dengan amanat Otonomi Khusus Papua.
Paulina Marey menegaskan bahwa alokasi 80% kuota bagi OAP dalam seleksi CPNS dan PPPK harus menjadi prioritas utama guna meningkatkan kemandirian masyarakat Papua Tengah.
“Kita harus memastikan 80% kuota bagi OAP benar-benar terpenuhi. Kita tidak bisa lagi hanya berdiri dengan satu kaki, tetapi harus tegak dengan kedua kaki agar masyarakat Papua Tengah dapat mandiri,” tegasnya.
Selain menyoroti kebijakan afirmasi dalam seleksi CPNS dan PPPK, Paulina juga menekankan pentingnya diversifikasi peluang kerja bagi OAP di luar sektor pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus menciptakan lebih banyak kesempatan di sektor usaha, kepolisian, dan bidang lainnya agar angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berdiri di atas kaki sendiri. Selain menjadi pegawai negeri, pemerintah juga harus membuka peluang lain bagi anak-anak Papua,” tambahnya.
BP3OKP Papua Tengah, bersama MRP dan pemangku kepentingan lainnya, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan afirmasi ini guna memastikan hak-hak OAP dalam dunia kerja dapat terwujud secara adil dan merata. Evaluasi dan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
