NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Paulina Marey, menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Pernyataan ini disampaikan Paulina usai mengikuti rapat evaluasi kebijakan afirmasi CPNS OAP yang digelar oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah, bertempat di Aula Kantor KPPN Nabire, Selasa, 11 Februari 2025.
“Kita harus memastikan bahwa 80% kuota CPNS dan PPPK diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP). Kita tidak bisa hanya berdiri dengan satu kaki, tetapi harus tegak dengan dua kaki agar masyarakat Papua Tengah dapat mandiri,” tegas Paulina Marey.
Rapat ini bertujuan mengevaluasi implementasi seleksi CPNS dan PPPK tahun berjalan, sekaligus memastikan amanat Otonomi Khusus Papua, terutama terkait afirmasi 80% formasi bagi OAP, benar-benar dilaksanakan.
Paulina juga menyoroti pentingnya membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi OAP, tidak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di bidang lain seperti usaha mandiri, kepolisian, dan sektor swasta.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Anak-anak Papua harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pemerintah wajib menciptakan lebih banyak peluang kerja di luar jalur CPNS,” imbuhnya.
BP3OKP Papua Tengah bersama MRP dan seluruh pemangku kepentingan menyatakan akan terus mengawal proses rekrutmen CPNS dan PPPK, agar kebijakan afirmasi ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan benar-benar diwujudkan demi keadilan dan pemerataan kesempatan kerja bagi OAP.
