NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire, Papua Tengah – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Provinsi Papua Tengah menggelar Seminar Wawasan Kebangsaan dalam rangka memperingati momentum bersejarah 1 Mei 1963, yakni kembalinya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan yang berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Rabu (29/4/2026), mengangkat tema “Bergabungnya Kembali Papua Dalam Bingkai NKRI, Bersatu dalam Keberagaman, Kuat dalam Kebangsaan.”
Seminar ini menjadi ruang edukasi sejarah sekaligus ajakan untuk memperkuat persatuan masyarakat Papua, khususnya generasi muda, agar memahami perjalanan sejarah Papua secara utuh dan tidak terpengaruh oleh narasi yang dinilai keliru.
Ketua BMP RI DPP Papua yang diwakili Sekretaris Jenderal BMP RI DPP Papua, Ali Kabiay, menyampaikan bahwa kegiatan sarasehan ini digelar sebagai bentuk refleksi menjelang peringatan 1 Mei 2026, sekaligus untuk menegaskan kembali posisi Papua sebagai bagian sah dari Indonesia.
“Terima kasih, hari ini kami melaksanakan sarasehan tanggal 29 April 2026 dalam rangka memperingati hari kembalinya Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi atau NKRI yang jatuh pada tanggal 1 Mei 1963,” ujar Ali Kabiay.
Menurutnya, momentum tersebut sengaja dibuat untuk merangkul anak-anak muda serta seluruh elemen masyarakat di Papua Tengah agar memahami sejarah bangsa dengan lebih mendalam melalui diskusi yang berbobot bersama para narasumber.
“Kami ingin bagaimana generasi muda mengenal sejarah 1 Mei 1963 secara benar, karena masih ada sebagian orang yang menganggap Papua dianeksasi oleh Indonesia, padahal itu tidak benar,” tegasnya.
Ali menjelaskan, secara historis dan hukum internasional, kembalinya Papua ke Indonesia berlandaskan prinsip uti possidetis juris, yakni wilayah bekas jajahan menjadi bagian dari negara yang merdeka setelah kolonialisme berakhir.
“Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 berlaku hukum uti possidetis juris, bahwa wilayah bekas jajahan Hindia Belanda kembali menjadi bagian dari Indonesia. Jadi Papua kembali ke NKRI bukan karena aneksasi, tetapi berdasarkan hukum tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perjalanan sejarah yang melibatkan Konferensi Meja Bundar (KMB), New York Agreement, hingga Operasi Trikora yang menjadi bagian dari proses pengembalian Irian Barat ke Indonesia.
“Kalau Belanda sejak awal legowo menyerahkan Papua, mungkin tidak akan ada New York Agreement maupun Operasi Trikora. Tetapi sejarah itu terjadi, dan Papua akhirnya kembali ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi,” katanya.
Selain seminar kebangsaan, BMP RI juga menyiapkan sejumlah kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Ali mengapresiasi langkah DPD BMP RI Papua Tengah yang terus menghadirkan kegiatan positif di tengah masyarakat, termasuk agenda bakti sosial untuk warga kurang mampu.
“Kami mengapresiasi DPD BMP RI Papua Tengah karena telah melaksanakan berbagai kegiatan positif. Termasuk nanti kami akan melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi momentum positif dalam membangun kehidupan sosial, memperkuat rasa kebangsaan, dan menjaga stabilitas keamanan di Papua.
“Kami juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan keterlibatan sosial. Jika situasi aman, maka ekonomi, investasi, dan daya beli masyarakat akan bertumbuh dengan sendirinya,” tambahnya.
Ali juga menjelaskan bahwa peringatan 1 Mei 2026 tidak hanya berlangsung di Papua Tengah, tetapi dilaksanakan secara serentak di enam DPD BMP RI serta sejumlah DPC di seluruh Tanah Papua.
Di Puncak Jaya, kegiatan diisi dengan bakar batu. Sementara di Papua induk akan digelar festival budaya mulai 30 April hingga 1 Mei. Papua Barat Daya melaksanakan bakti sosial, dan kegiatan serupa juga berlangsung di Papua Selatan, Papua Pegunungan, serta Papua Barat.
“Ini kegiatan serentak di enam DPD dan beberapa DPC. Semua menjadi momentum bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan pemuda serta seluruh masyarakat Papua,” jelasnya.
Secara khusus, ia mengajak masyarakat Papua Tengah untuk terus menjaga keberagaman, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan yang adil, makmur, serta sejahtera dalam bingkai NKRI.
“Terutama kita yang ada di Provinsi Papua Tengah, mari sama-sama kita jaga keberagaman, jaga persatuan dan kesatuan, untuk membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
