NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Jhon NR Gobai, menyoroti secara serius tiga persoalan utama yang terjadi di wilayah Wakia, yakni pendulangan, tapal batas pemerintahan, dan tapal batas wilayah adat. Hal ini disampaikan Gobai saat ditemui awak media pada Kamis (27/11/2025).
Gobai mengatakan dirinya baru saja kembali dari Wakia dan berencana membawa hasil pembahasan tersebut untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk Gubernur Papua Tengah, harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
“Kita kumpulkan, nanti kita diskusikan dengan Bapak Gubernur supaya semua pihak bisa duduk bersama untuk membahas persoalan Wakia,” ujarnya.
Menurut Gobai, terdapat tiga isu besar yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu persoalan. Pertama, aktivitas pendulangan yang terjadi di wilayah tersebut. Kedua, batas administratif pemerintahan antara kabupaten. Ketiga, batas wilayah adat yang telah ada sejak masa leluhur.
“Tiga hal besar ini harus diurai satu per satu, tidak bisa dicampurkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan nilai-nilai perdamaian. Sebagai masyarakat yang menjunjung ajaran Kristiani, Gobai menegaskan pentingnya saling memaafkan dan menolak dendam lama yang dapat memicu kekerasan baru.
“Kalau dendam masih ada, pasti akan melahirkan dendam baru. Tidak boleh ada oknum pihak ketiga yang memperkeruh situasi,” tuturnya.
Gobai meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap warga yang terluka dalam insiden terkait konflik di Wakia. Menurutnya, Pemda berkewajiban memastikan pengobatan dan pemulihan masyarakat berjalan optimal. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan, termasuk rencana ke Timika.
Terkait pernyataan Bupati Timika yang menyebut persoalan Wakia telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, Gobai membenarkan bahwa pembahasan tapal batas memang berlangsung secara berjenjang di tingkat provinsi hingga kementerian. Karena itu, ia menilai tiga kabupaten yang berbatasan Dogiyai, Deiyai, dan Mimika perlu duduk bersama mencari titik terang.
Gobai kemudian menekankan bahwa hubungan sosial antara masyarakat Mee dan Kamoro sudah terjalin jauh sebelum hadirnya pemerintah maupun gereja. Ia menyebut sejarah relasi kedua masyarakat tersebut, mulai dari aktivitas barter hingga perjalanan masyarakat Mee menuju pesisir untuk bersekolah, harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan batas wilayah adat.
“Sudah lama mereka hidup berdampingan. Jadi tapal batas adat harus dibahas sebagai saudara,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Gobai kembali menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Wakia harus dilakukan dengan kepala dingin. Ia mendorong pemisahan tanggung jawab antara batas pemerintahan yang merupakan urusan pemerintah dan batas adat yang harus dibicarakan oleh masyarakat adat sendiri.
“Mari kita tenangkan diri. Kita pecahkan tiga masalah: pendulangan emas, tapal batas wilayah adat, dan tapal batas kabupaten,” pungkasnya.
