NEWS.BUSURNABIRE.ID – NABIRE | Gelombang penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, kembali menggema. Kali ini, datang dari sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua.
Dalam konferensi pers yang digelar di Asrama Intan Jaya, Nabire, Rabu (16/7/2025), mereka menyatakan sikap tegas menolak investasi tambang emas Blok Wabu yang dinilai mengancam masa depan masyarakat adat dan lingkungan hidup Papua.
Koordinator Lapangan Umum, Henok Weya, menjelaskan bahwa penolakan tersebut akan disuarakan melalui demonstrasi damai jilid II yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (17/7/2025). Aksi ini akan dipusatkan di depan Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire sebagai bentuk desakan kepada pemerintah.
“Aksi ini adalah bentuk penolakan kami terhadap rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya. Kami tegaskan bahwa ini adalah aksi damai. Untuk itu, kami meminta semua pihak agar turut menjaga keamanan dan ketertiban,” tegas Henok Weya kepada wartawan.
Hanok juga mengingatkan peserta aksi agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang mungkin mencoba mengacaukan jalannya aksi damai.
“Kalau nantinya ada pihak-pihak lain yang menyusup untuk mengganggu jalannya aksi, itu di luar tanggung jawab kami. Kami tegaskan, kami adalah mahasiswa murni yang menyuarakan aspirasi rakyat,” tambahnya.
Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menilai, rencana eksploitasi Blok Wabu tidak hanya akan merusak ekosistem hutan Papua, tetapi juga mengancam hak hidup masyarakat adat yang telah lama menjaga wilayah tersebut. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Pusat agar menghentikan segala bentuk investasi yang merugikan rakyat.
Blok Wabu sendiri diketahui merupakan salah satu kawasan dengan potensi cadangan emas terbesar di Indonesia. Kawasan ini sempat menarik minat sejumlah investor nasional maupun asing. Namun, proyek tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena dinilai tidak melibatkan masyarakat lokal dan berpotensi memicu konflik horizontal serta degradasi lingkungan.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan penolakan selama belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk membatalkan eksploitasi tambang di wilayah adat tersebut.
