NEWS.BUSURNABIRE.ID – Nabire: Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire, Paula S. Pakage, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire pada Kamis (30/1/2025) pukul 10.00 WIT. Acara ini berlangsung di Kantor RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat melalui siaran radio.
Paula menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan informasi terkait pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, terutama mengingat angka kasus di Kabupaten Nabire masih tinggi.
Namun, di tengah momen kerja sama tersebut, Paula menyatakan keterkejutannya atas surat keputusan (SK) yang tiba-tiba mengubah struktur kepemimpinan di KPA Nabire. Ia menilai keputusan tersebut diambil tanpa pemberitahuan resmi, berpotensi menghambat program-program yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Saya sudah bekerja sebagai relawan sejak 2007. Ini bukan soal jabatan, tetapi ketika kasus HIV di Nabire sudah mencapai 10.350, kita tidak bisa menganggapnya remeh. Kami telah berjuang dengan keterbatasan anggaran, bahkan sebelum ada dukungan yang lebih baik,” ujar Paula saat ditemui awak media di salah satu kafe pada pukul 16.00 WIT.
Salah satu program yang dikhawatirkan terhambat akibat perubahan ini adalah pelatihan kader yang direncanakan pada 2024. Program ini bertujuan memperkuat deteksi dini serta pendampingan bagi penderita HIV di tingkat puskesmas, kelurahan, dan distrik.
“Pergantian ini terjadi secara tiba-tiba dan tanpa koordinasi. Kami akan berupaya berdiskusi dengan pihak-pihak terkait agar program yang telah berjalan tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Paula berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi epidemi HIV yang terus meningkat serta tidak mengorbankan layanan pendampingan dan pencegahan yang telah dibangun.
Lebih lanjut, Paula menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin KPA, tetapi lebih kepada pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat yang hidup dengan HIV/AIDS (ODA). Menurutnya, relawan yang telah lama bekerja di lapangan memiliki pemahaman lebih mendalam terkait kondisi mereka.
“Saya tidak terlalu kecewa soal siapa yang memimpin KPA, tetapi saya menyayangkan bahwa dalam kepengurusan yang baru tidak ada relawan yang dimasukkan. Padahal, mereka adalah orang-orang yang selama ini bekerja bersama kami di lapangan,” pungkasnya.
